Selamat Datang di Website Universitas Muhammadiyah Gresik


Publikasi Karya Ilmiah

2012-04-24 | By Administrator


Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah, yang menjadikan persyaratan kelulusan bagi mahasiswa strata satu (S1), strata dua (S2) dan strata 3 (S3) ternyata tidak semua perguruan tinggi bisa menerima. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) misalnya, termasuk yang menentang kewajiban memublikasikan karya ilmiah mahasiswa di jurnal ilmiah sebagai syarat kelulusan.

Aptisi hanya bisa menerima bila sebatas mendorong lulusan program pascasarjana dan doktor untuk menulis karya ilmiah. Aptisi sesungguhnya memahami maksud baik dari SE tersebut, yaitu untuk mengatasi masalah paceklik publikasi karya ilmiah dan sekaligus kualitas lulusan perguruan tinggi meningkat. Tetapi Aptisi berpandangan bahwa publikasi ilmiah di jurnal ilmiah tidak harus dikaitkan dengan kelulusan mahasiswa. Tampaknya masing-masing argumen, baik yang mendukung maupun yang menentang publikasi karya ilmiah sebagai syarat kelulusan bisa diterima secara nalar.  

Jika direnungkan, kewajiban untuk mempublikasikan karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, disertasi sesungguhnya tidak memberikan jaminan bahwa kualitas lulusan perguruan tinggi sudah sesuai yang diharapkan. Karena itu, opini Jusman Dalle di harian Jawa Pos (13/02/2012) yang menyebutkan bahwa SE Ditjen Dikti itu akan meningkatkan kapasitas keilmuan dan kualitas serta kekuatan bangsa karena menstimulus insan-insan akademis untuk melakukan eksplorasi lebih terhadap gagasan-gagasannya, masih bisa diperdebatkan.

Pertama, kewajiban mempublikasikan karya ilmiah untuk mendapatkan status lulus menjadi sarjana rawan terjadinya ‘prostitusi’ akademis dengan munculnya makelar-makelar karya tulis untuk calon sarjana. Ironisnya, tidak jarang praktek prostitusi akademis itu justru digerakkan pihak-pihak internal kampus. Diantaranya, dosen yang nyambi jualan karya tulis untuk mahasiswanya, meski tidak semua mahasiswa menerima tawaran dibuatkan karya tulis yang tentunya dengan imbalan tertentu dan lebih memilih terlambat lulus daripada menjadi plagiator karya ilmiah. Karena itu, publikasi karya ilmiah melalui jurnal belum memberikan jaminan karya tulis tersebut merupakan karya orisinil calon sarjana.

Hal yang terpenting bukanlah kewajiban untuk mempublikasikan di jurnal ilmiah, tetapi bagaimana perguruan tinggi mendorong mahasiswanya untuk memiliki kesadaran menyusun karya ilmiah yang berkualitas. Sedangkan tanggungjawab untuk mempublikasikan di jurnal ilmiah menjadi tanggungjawab atau kewajiban perguruan tinggi bersangkutan dimana sang mahasiswa menempuh studi. Jadi publikasi pada jurnal ilmiah tidak harus dikaitkan dengan kelulusan mahasiswa secara langsung dan memberikan rasa tanggungjawab perguruan tingginya.

Kedua, tidak dipungkiri bahwa saat ini bertebaran gelar akademik berderet didepan atau belakang nama seorang politisi, pejabat atau pegawai pemerintahan. Bahkan tidak jarang gelar-gelar yang disandangnya itu tidak linier dengan profesi yang digelutinya. Apakah mereka itu tidak membuat karya ilmiah? Dapat dikata 90% mereka itu membuat karya ilmiah, dan sebagian kecil mungkin cukup berkualitas sehingga layak dipublikasikan di jurnal ilmiah.

Persoalannya, apakah karya ilmiah mereka itu murni hasil pikirannya sendiri? Penulis pernah menjumpai seorang staf disebuah instansi pemerintahan yang mendapat tugas khusus dari atasannya yang kebetulan seorang Bupati untuk membantu (baca : mengerjakan) disertasinya untuk meraih gelar doktor dari sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkenal. Akhirnya, sang Bupati itu pun lulus dan dengan bangga menyandang gelar doktornya. Jadi kata ‘membeli’ gelar sarjana tidak selalu seburuk yang diungkapkan Jusman Dalle dengan melalui jaringan ‘mafia gelar’ yang melibatkan orang dalam kampus, tapi bisa melalui pihak luar yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kampus.

Artinya, publikasi tertulis sebuah karya ilmiah tidak memberikan jaminan tentang orisinitas sebuah karya. Karena itu, debat publik mungkin bisa menjadi solusi untuk menunjukkan karya disertasi seseorang itu hasil pikirannya sendiri atau hasil membeli dari lokalisasi prostitusi akademik.

Ketiga, tak dipungkiri bahwa banyak karya ilmiah mahasiswa yang kurang atau bahkan tidak mendapatkan penghargaan (reward) yang memadai. Di tempat belajarnya (kampus), karya tulis yang menjadi syarat kelulusan seorang mahasiswa tidak jarang hanya menjadi bahan pajangan di perpustakaan yang kurang disentuh oleh mahasiswa lainnya. Lebih ironis lagi, tidak sedikit hasil skripsi, tesis atau disertasi yang hanya ditumpuk di gudang karena rak buku di perpustakaan tidak lagi memadai.

Jujur harus diakui, para akademikus baik mahasiswa atau pun dosen lebih bangga bila karya tulisnya dimuat di media cetak, seperti : koran, majalah atau sekedar di blog pribadi yang bisa diunduh melalui internet, daripada dipublikasikan di jurnal ilmiah. Mengapa? Karena melalui media cetak, karya ilmiah yang biasa dikemas dalam bentuk “ilmiah populer” lebih dihargai atau mendapat respon dari pembacanya.

Dengan demikian, pada dasarnya tergugahnya hasrat untuk menulis di jurnal ilmiah terletak pada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa hingga saat ini pemerintah masih kurang menghargai karya-karya ilmiah inovatif insan perguruan tinggi. Benar adanya bahwa pemerintah banyak mensupport dalam bentuk dana untuk karya-karya inovatif baik bagi mahasiswa atau dosen, tapi penghargaan dalam bentuk pemanfaatan karya-karya inovatif secara massif masih belum banyak dilakukan, termasuk membantu kemudahannya untuk mendapatkan hak paten. Padahal aplikasi massif karya inovatif tersebut dapat dijadikan jaminan hidup bagi penciptanya setelah memperoleh hak paten.

Akhirnya, gagasan Ditjen Dikti memang sebuah gagasan hebat untuk mendongkrak publikasi karya ilmiah anak bangsa. Namun terlalu prematur bila gagasan tersebut harus diterapkan sekarang. Hal yang lebih penting dari sekedar memaksa calon sarjana membuat karya ilmiah yang layak dipublikasikan di jurnal ilmiah, ialah ‘memaksa’ para dosen perguruan tinggi untuk bisa menulis ilmiah dan sekaligus mampu dipublikasikan, tidak hanya di jurnal ilmiah yang miskin pembaca tetapi juga di media massa.

 

Oleh : Abd. Shidiq Notonegoro, S.Pd.I