Opini hukum terhadap dana bantuan sosial pemerintah bagi karyawan swasta bergaji rendah

Oleh:

Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H.

(Dosen Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik)

Covid-19 masih saja mewabah di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, tentu hal ini menjadi kehawatiran bagi seluruh lapisan masyarakat dunia. Selama masa Covid-19 ini, perekonomian masyarakat di Indonesia begitu terdampak. Tak sedikit pula yang mengalami kerugian bisnis juga menjadi korban PHK. Untuk itu, pemerintah pun memberikan stimulus dengan membagikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Pemerintah sebelumnya memang sengaja memberikan Bansos dari April hingga Juni 2020 untuk meringankan beban masyarakat lapisan bawah akibat penyebaran virus Corona. Tentu hal tersebut patut diapresiasi sebab Bansos tersebut sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19.

Akhir-akhir ini terdapat isu ataupun rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat atau karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah 5 juta perbulan. Bansos tersebut akan diterima oleh masyarakat sekitar 600 ribu perbulan selama 4 bulan ke depan. Tentu hal ini menjadi kabar yang sangat bagus bagi masyarakat. Rencana pemerintah tersebut bagaikan angin segar bagi karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah 5 juta perbulan. Bansos tersebut diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat, sehingga perekonomian Indonesia berangsur-angsur akan membaik.

Pemerintah memang dalam hal ini harus turun tangan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Sebagai negara hukum, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam hal perekonomian dan sosial. Pemberian/pembagian Bantuan sosial kepada masyarakat tentu suatu perbuatan yang sangat bagus dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini berdasar kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang mungkin timbul. Untuk melaksanakan hal tersebut, negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan sosial (bansos) di dalam APBN.

Bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud di sini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

Sebagai penutup opini ini, harapan saya, kita dan masyarakat Indonesia dan dunia pada umunya semoga Covid-19 segera menghilang dari permukaan bumi Indonesia dan dunia supaya perekonomian Indonesia dan dunia dapat pulih seperti sediakala dan dapat beraktifitas seperti biasanya. Saran kepada pemerintah, sebelum merealisasikan Bansos tersebut, data masyarakat atau karyawan yang akan menerima Bansos tersebut dipastikan sudah  benar-benar fix supaya dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah.


01 September 2020
Tantangan Pendidikan Anak di Masa Pandemi
14 August 2020
Opini hukum terhadap dana bantuan sosial pemerintah bagi karyawan swasta bergaji rendah
26 June 2020
Menjawab Keraguan Guru di Masa Pendemi Covid-19